JATIMTIMES - DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) melalui Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyoroti minimnya kontribusi PT Jatim Graha Utama (JGU). Hal ini menjadi catatan serius dalam rapat Pansus yang berlangsung di Balai Kota Batu sejak Rabu (17/12/2025) kemarin.
PT JGU dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rapat itu, Pansus juga menyesalkan bahan paparan direksi PT JGU yang tidak lengkap.
Baca Juga : Kejari Kabupaten Malang Musnahkan Barang Bukti 64 Perkara Termasuk Narkotika di Akhir 2025
Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim dr. Agung Mulyono menegaskan bahwa data paparan yang disampaikan manajemen JGU masih belum lengkap dan memerlukan penjelasan yang lebih konkret.
“Data yang dikirim ke kami tidak lengkap. PT JGU harus memaparkan secara transparan apa saja capaian yang sudah diraih dan apa rencana strategis ke depan,” tegas Agung.
Adapun Direktur Utama PT JGU, Mirza Muttaqien menjelaskan, perusahaan saat ini mengelola total aset senilai Rp797 miliar dengan status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meski begitu, Mirza juga mengungkapkan masih terdapat sejumlah aset strategis yang belum memiliki sertifikat resmi, di antaranya Puspa Agro, Kletek, dan Tanjungsari.
“Persoalan sertifikat ini menjadi batu sandungan klasik yang menghambat kerja sama strategis dengan pihak ketiga,” ungkap Mirza.
Selain persoalan sertifikasi, Mirza mengungkapkan hambatan permodalan akibat regulasi daerah yang melarang aset BUMD dijaminkan ke lembaga keuangan, sehingga membatasi ruang gerak pembiayaan proyek.
Dia juga menyampaikan bahwa dampak pandemi Covid-19 turut memengaruhi kinerja perusahaan. Khususnya pada sektor properti yang menjadi motor utama bisnis JGU dan sempat mengalami stagnasi pada periode 2021–2022.
Pemaparan itu lantas mendapatkan sorotan tajam dari Pansus. Anggota Pansus Sri Untari Bisowarno menyoroti ketimpangan antara nilai aset yang dikelola dengan laba bersih yang dihasilkan perusahaan.
“Sangat tidak proporsional jika aset senilai hampir Rp800 miliar hanya menghasilkan pendapatan bersih sekitar Rp4 miliar,” ucap legislator perempuan yang juga menjabat Ketua Komisi E DPRD Jatim tersebut.
Anggota Pansus lainnya, Fuad Bernardi, bahkan melontarkan kritik lebih tajam. “Dengan aset sebesar ini, setor PAD segitu saja. JGU ini dibahas berulang-ulang seperti kaset rusak,” sindirnya.
Senada dengan itu, anggota Pansus lainnya, Yordan M. Batara Goa menilai akar persoalan JGU terletak pada aset-aset bermasalah yang hingga kini belum terselesaikan. “Kalau perbedaan pendapat soal aset tidak selesai, ya tidak akan jalan,” tandasnya.
