JATIMTIMES - Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur terus menunjukkan hasil positif, hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dalam kegiatan SAPA BANSOS sekaligus penyerahan simbolis bantuan sosial di Kabupaten Situbondo, Selasa (09 September 2025).
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menegaskan bahwa strategi paling efektif adalah menggabungkan pendampingan holistik dengan pembangunan infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
Baca Juga : DPRD Blitar Gelar Paripurna, Bupati Paparkan Arah Kebijakan Perubahan APBD 2025
Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kawedanan Besuki, Kabupaten Situbondo itu dihadiri oleh berbagai kelompok penerima manfaat meliputi, 10 orang KPM Lansia PKH Plus, 5 orang penerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), 100 orang penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem.
Tidak hanya itu hadir juga sebagai penerima 100 orang penerima KIP Putri Jawa, 10 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 10 orang SDM Pendamping PKH Plus serta 10 orang Taruna Siaga Bencana (TAGANA).
Emil mengungkapkan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Jatim kini turun drastis hingga hanya tersisa 0,66 persen.
“Hasil ini dicapai karena kita tidak sekadar memberikan bantuan, tapi juga mendampingi masyarakat agar benar-benar bisa bangkit,” ujarnya.
Pendampingan dimaksud mencakup akses pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga peningkatan keterampilan. Menurut Emil, langkah ini membuat masyarakat lebih berdaya karena tidak hanya bergantung pada bantuan, melainkan mampu mengelola kehidupan ekonominya sendiri.
Tidak hanya itu, Emil juga menjelaskan bahwa strategi pengentasan kemiskinan juga harus berbasis data yang akurat. Melalui sistem by name by address, pemerintah dapat memastikan program benar-benar sampai ke warga yang membutuhkan, sekaligus menghindari tumpang tindih antar instansi.
Di Situbondo sendiri, tren penurunan kemiskinan ekstrem cukup signifikan. Dari 0,87 persen pada akhir 2023, turun menjadi 0,36 persen di pertengahan 2024. Hasil ini menunjukkan kolaborasi dan pendekatan terintegrasi mampu mempercepat pencapaian target nol persen.
Kolaborasi antara Pemprov Jatim dan Pemkab Situbondo menjadi kunci utama keberhasilan ini. Dengan menggabungkan kebijakan, sumber daya, dan partisipasi masyarakat, mereka optimistis setiap desa dapat merasakan dampak pembangunan.
Baca Juga : Pemkab Situbondo Gelar Rakor Percepatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting
“Perjalanan ini belum selesai. Tapi dengan kerja bersama, tidak ada satupun warga yang akan tertinggal. Kita ingin Situbondo dan Jawa Timur menjadi daerah yang bebas dari kemiskinan ekstrem,” tegas Emil Dardak.
Sementara itu Mas Rio menambahkan, infrastruktur desa merupakan kunci penopang ekonomi masyarakat. Jalan antarwilayah yang baik, sambungan listrik, dan akses air bersih diyakini mampu memperlancar distribusi hasil pertanian maupun usaha kecil.
“Kalau jalannya mulus, petani tidak lagi kesulitan membawa hasil panen ke pasar. Ini sangat berdampak bagi peningkatan pendapatan,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen, Pemkab Situbondo juga telah menyalurkan program bantuan usaha ekonomi produktif. Sebanyak 542 pelaku usaha mikro menerima modal senilai Rp1,5 juta per orang, dengan total anggaran Rp813 juta.
Dana itu diprioritaskan untuk memperkuat usaha kecil agar bisa berkembang secara mandiri. Mas Rio berharap masyarakat memanfaatkan bantuan tersebut secara bijak. Ia menekankan bahwa bantuan ekonomi harus dijadikan modal kerja, bukan untuk konsumsi sesaat.
“Kalau usaha berkembang, penghasilan naik, otomatis kesejahteraan keluarga ikut terangkat,” pungkas Mas Rio.
