JATIMTIMES – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan menyampaikan 915 Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027.
Ketua DPRD Magetan, Ratno menegaskan bahwa seluruh usulan tersebut merupakan hasil penjaringan aspirasi langsung melalui reses dan kunjungan lapangan di seluruh daerah pemilihan (Dapil).
Baca Juga : Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni Ingatkan Kebijakan WFH Jangan Cuma Simbolis
Ratno menggarisbawahi beberapa isu krusial yang menjadi "pekerjaan rumah" (PR) besar bagi pemerintah daerah, mulai dari sinkronisasi Dana Desa hingga pengembangan infrastruktur skala regional.
Poin teknis yang disoroti adalah harmonisasi anggaran antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah. Banyak aspirasi di tingkat bawah yang menyangkut infrastruktur penghubung namun sering terganjal status kewenangan.
"Ini menjadi PR kita bersama. Ada jalan penghubung yang tidak terakuisisi antara Desa A dan Desa B. Sinkronisasi antara dana desa dan pokok pikiran pemerintah daerah sangat krusial agar tidak ada pembangunan yang terhenti di tengah jalan," ungkapnya.
Ratno juga meminta Pemerintah Kabupaten Magetan untuk segera bertindak nyata dalam mengamankan sumber pendapatan daerah, terutama di sektor pariwisata dan perhubungan.
"Dengan adanya pemotongan anggaran, mau tidak mau pemerintah daerah harus memaksimalkan potensi yang ada. E-ticketing dan penggunaan QRIS di pintu masuk tempat wisata harus segera direalisasikan. Selain itu, income dari pendapatan parkir daerah juga harus dioptimalkan," tegas Ratno.
Menurutnya, langkah ini menjadi satu-satunya solusi logis karena kebijakan daerah yang pro-rakyat. "Kita tidak menaikkan pajak atau retribusi sejenisnya yang bisa membebani warga, jadi kuncinya adalah kebocoran pendapatan harus ditekan melalui sistem digital tersebut," imbuhnya.
Baca Juga : Atasi Banjir Suhat, DPRD Kota Malang Minta Perda PBG Jadi Pedoman
Namun Ratno menekankan bahwa DPRD tidak menutup mata terhadap keterbatasan APBD. Oleh karena itu, diperlukan kecermatan dalam memilah usulan yang masuk.
"Pada prinsipnya, semua 915 pokok pikiran ini penting dan mendesak karena itu adalah suara rakyat. Namun, kita juga harus realistis mempertimbangkan kemampuan pemerintah daerah. Itulah mengapa akan dibuat skala prioritas untuk menentukan mana yang harus didahului," ujar Ratno.
Penyerahan 915 Pokkir ini telah melalui proses input sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). Sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam Musrenbang ini menjadi kunci agar program pembangunan tahun 2027 tepat sasaran, efektif, dan mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Magetan.
