JATIMTIMES - Pemkab Lamongan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), segera melakukan pengawasan terhadap proyek pembangunan pabrik sepatu di Desa Bakalanpule, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan.
Hal itu disampaikan Kepala DPM PTSP Kabupaten Lamongan, Dina Ariyani, menyusul kekhawatiran warga, akibat pemasangan tiang pondasi dengan alat berat (pancang) di proyek tersebut.
Baca Juga : Bupati Sanusi Minta Semua Pihak Terlibat Aktif dalam Setiap Tahapan Musrenbang RKPD 2027
"DPMPTSP akan melakukan pengecekan terkait perizinan kegiatan tersebut dan berkoordinasi dengan OPD teknis, karena setiap kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan perizinan serta memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar," jelas Dina Ariyani kepada jatimtimes, Senin (16/3/2026).
Sebelumnya, seorang warga berinisial SM mengeluhkan adanya pembangunan pabrik sepatu di Desa Bakalanpule, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, yang lokasinya hanya beberapa meter dari tempat tinggalnya.
SM mengatakan pekerjaan tiang pancang yang dilakukan dalam proyek tersebut, menyebabkan kebisingan dan getaran yang cukup kuat, sehingga dirinya khawatir rumah yang ditempatinya roboh dan mengancam keselamatan orang didalamnya.
"Getarannya seperti gempa dan membuat kami sekeluarga cemas dan takut, kalau sewaktu-waktu plafon ambrol, ataupun dinding rumah retak," ujarnya Jum'at (13/3/2026).
SM mengaku sudah mengadukan hal ini kepada RT dan Pemerintah Desa setempat, untuk disampaikan ke pihak perusahaan.
"Pak Kades sempat datang langsung ke lokasi pekerjaan dan menghentikan sementara aktivitas pembangunan itu, hingga ada kesepakatan antara warga terdampak dengan pihak pelaksana proyek," ujarnya.
Baca Juga : Waspada Modus File APK Jelang Libur Lebaran, BRI Imbau Nasabah Lindungi Rekening dari Kejahatan Digital
Lebih lanjut, SM mengatakan sejauh ini belum ada kesepakatan apapun dan hanya sebatas kesanggupan, "Katanya perusahaan mau bertanggungjawab, tapi kami belum tahu bentuknya seperti apa. Namun yang jelas, dampak pemancangan itu membuat kami khawatir dengan keselamatan keluarga dan rumah kami, dan membuat kami tidak nyaman," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Bakalanpule, Sukisno, saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut dan mengatakan jika persoalan ini sudah pernah dimusyawarahkan.
"Intinya sudah duduk bersama di Balai Desa (Bakalanpule) dan masyarakat bisa menerima dengan legowo. Jika ada kerusakan bangunan pihak kontraktor akan bertanggung jawab," kata Sukisno kepada jatimtimes.com, Sabtu (14/3/2026).
Namun dirinya dirinya enggan menjelaskan, saat ditanya terkait jumlah rumah yang terdampak, dan bentuk tanggungjawab yang dijanjikan perusahaan.
