JATIMTIMES - Pada awal dekade 1870-an, sebuah laporan dari pedalaman Jawa Timur mengguncang ketenangan birokrasi kolonial Hindia Belanda. Laporan itu tidak datang dari pejabat pemerintah, melainkan dari seorang pengusaha tembakau Eropa yang bekerja di wilayah Kediri. 

Dalam sepucuk surat yang dikirim kepada pemerintah kolonial pada 1872, pria bernama C.A.A. Amand melukiskan sebuah dunia pedesaan yang jauh berbeda dari gambaran resmi pemerintah.

Baca Juga : Daftar Maskapai yang Masih Beroperasi di Tengah Konflik Timur Tengah

Menurut Amand, di desa-desa Jawa pencurian bukanlah sekadar kejahatan individual. Ia telah menjadi bagian dari sistem sosial. Ia bahkan menulis dengan nada sinis bahwa “di Jawa, pekerjaan pencuri merupakan semacam bagian dari pelayanan desa, sebuah pekerjaan yang memberi nafkah bagi banyak orang, menyediakan investasi bagi sebagian orang, dan memberi keuntungan bagi para pelindungnya.”

Kalimat itu merangkum sebuah realitas yang selama ini luput dari pengamatan pejabat Eropa: di balik slogan kolonial tentang “ketertiban dan kedamaian”, terdapat dunia bayangan yang diatur oleh hukum berbeda. Dunia itu dipenuhi jaringan kekerasan lokal yang dipimpin oleh figur yang dikenal dengan sebutan jago.

Laporan Amand memicu kegemparan di kalangan administrasi kolonial. Residen Kediri yang diperintahkan melakukan penyelidikan akhirnya mengakui bahwa cerita tersebut, meskipun terdengar aneh bagi telinga pejabat Eropa, mengandung banyak kebenaran yang sebelumnya tidak diketahui oleh pemerintah. Dengan kata lain, negara kolonial yang mengklaim menguasai Jawa ternyata tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi di tingkat desa.

Untuk memahami bagaimana jaringan jago dapat menguasai pedesaan Kediri dan Blitar sekitar tahun 1870, perlu dilihat lebih jauh akar historis yang membentuk struktur kekuasaan di Jawa.

Warisan Politik Jawa Pra-Kolonial

Dalam ideologi politik Jawa tradisional, raja dipandang sebagai pusat kosmos. Kekuasaan dianggap berasal dari mandat ilahi, yang diwujudkan melalui ritual dan simbol kerajaan. Namun realitas politiknya jauh lebih kompleks.

Sejarawan mencatat bahwa negara-negara Jawa pra kolonial sering berada dalam kondisi yang dapat disebut sebagai “contest state”, yaitu sebuah sistem politik di mana berbagai elite saling bersaing untuk memperebutkan sumber daya dan pengikut. Dalam sistem seperti ini, kekuasaan tidak hanya bergantung pada gelar atau garis keturunan, tetapi juga pada kemampuan seseorang untuk menarik pengikut serta menyediakan perlindungan.

Dalam masyarakat seperti ini, keamanan merupakan komoditas langka. Desa-desa sering terlibat konflik dengan tetangganya. Perebutan tanah, air, ternak, dan hasil panen merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam situasi penuh ketidakpastian ini, muncul para pemimpin lokal yang mampu menawarkan perlindungan kepada masyarakat.

Salah satu figur paling menonjol dalam sistem tersebut adalah jago.

Kata jago secara harfiah berarti ayam jantan aduan. Namun ketika digunakan untuk menyebut seseorang, istilah ini merujuk pada individu yang terkenal karena keberanian, kekuatan fisik, dan kemampuan bertarung. Seorang jago bukan sekadar petarung. Ia juga dipercaya memiliki kekuatan magis yang disebut ngelmu, yang diyakini dapat membuatnya kebal terhadap senjata atau memberinya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain.

Dalam struktur sosial pedesaan, jago memainkan peran yang ambigu. Ia dapat menjadi pelindung wilayahnya dari ancaman luar, tetapi juga menimbulkan rasa takut di kalangan penduduk. Bagi penguasa lokal seperti bupati atau kepala wilayah, jago merupakan alat yang sangat berguna untuk memperkuat kekuasaan mereka.

Dengan demikian, bahkan sebelum kedatangan kolonialisme Belanda, kekerasan privat dan kekuasaan informal telah menjadi bagian dari politik lokal Jawa.

Negara Kolonial dan Ilusi Ketertiban

Perubahan besar terjadi pada abad ke-19 ketika pemerintah kolonial Belanda mulai membangun aparatus birokrasi modern di Jawa. Setelah berakhirnya Perang Jawa pada 1830 dan diterapkannya Cultuurstelsel, Belanda berusaha menciptakan sistem administrasi yang terpusat dan hierarkis.

Dalam sistem baru ini, kekuasaan formal berada di tangan pejabat kolonial Eropa, sementara elite Jawa seperti para bupati dan kepala distrik diintegrasikan ke dalam birokrasi kolonial. Mereka menerima gelar, mengikuti berbagai upacara resmi, dan memperoleh simbol-simbol kehormatan, tetapi pada saat yang sama tetap bergantung pada persetujuan para pejabat Belanda yang berada di atas mereka.

Perubahan ini menciptakan paradoks.Di satu sisi, negara kolonial mengklaim telah menciptakan ketertiban dan stabilitas di Jawa. Desa-desa digambarkan sebagai komunitas harmonis yang dipimpin oleh kepala desa dan dewan desa. Gambaran ini cocok dengan ideologi kolonial yang melihat masyarakat Jawa sebagai masyarakat tradisional yang stabil dan teratur.

Namun pada kenyataannya, aparat kolonial hampir tidak pernah menjangkau kehidupan sehari-hari di pedesaan. Administrasi Belanda berhenti pada tingkat kabupaten atau distrik. Di bawah tingkat itu, pengawasan negara sangat lemah.

Kekosongan kekuasaan ini membuka ruang bagi munculnya bentuk-bentuk kekerasan baru yang tersembunyi dari pengawasan pemerintah.Dalam ruang bayangan inilah peran jago mengalami transformasi.

Jago di Bawah Bayang-Bayang Negara

Dalam sistem birokrasi kolonial, sebenarnya tidak ada tempat resmi bagi jago. Namun dalam praktiknya mereka tetap menjadi aktor penting dalam kehidupan desa.

Bupati dan kepala desa sering tidak memiliki aparat yang cukup untuk menjaga keamanan wilayah mereka. Polisi hampir tidak ada di pedesaan. Dalam kondisi seperti ini, para pejabat lokal terpaksa menjalin hubungan tidak resmi dengan para jago.

Hubungan tersebut bersifat saling menguntungkan. Para jago menjadi mata dan telinga penguasa lokal. Mereka dapat memata-matai situasi desa, menakut-nakuti lawan politik, atau menjaga keamanan wilayah tertentu.

Sebagai imbalannya, para jago mendapatkan perlindungan dari aparat pemerintah. Selama mereka tidak menimbulkan gangguan yang terlalu besar, kegiatan mereka sering dibiarkan.

Dengan demikian terbentuk sebuah sistem kekuasaan informal yang berjalan berdampingan dengan administrasi kolonial.

Ledakan Ekonomi dan Bayangan Kekerasan

Wilayah Kediri pada pertengahan abad ke-19 mengalami perubahan ekonomi yang signifikan. Selain perkebunan gula yang telah berkembang lebih dahulu, daerah ini juga mengalami ledakan produksi tembakau.

Pada tahun 1853 seorang pengusaha Eropa membuka perkebunan tembakau pertama di wilayah tersebut. Dalam waktu singkat industri ini berkembang pesat. Di distrik Blitar saja terdapat sekitar lima belas pengusaha Eropa yang mengoperasikan ratusan gudang pengeringan tembakau.

Pertumbuhan ekonomi ini membawa dampak besar bagi masyarakat lokal. Ribuan buruh musiman datang dari Jawa Tengah setiap tahun untuk membantu panen. Diperkirakan antara dua puluh hingga tiga puluh ribu pekerja hadir di wilayah Kediri selama musim panen.

Laporan-laporan Eropa bahkan mencatat adanya peningkatan kesejahteraan penduduk desa. Jumlah ternak meningkat, dan peredaran uang di pedesaan bertambah.

Namun kemakmuran ini ternyata rapuh.Pada awal 1870-an panen tembakau gagal akibat curah hujan yang tinggi. Ribuan buruh kehilangan pekerjaan. Pada saat yang sama kepala desa harus membayar pajak tanah kepada pemerintah kolonial pada bulan Desember setiap tahun.

Ketika pendapatan menurun, kekurangan uang pajak mulai terjadi. Dalam situasi inilah jaringan jago memainkan peran yang semakin penting.

Jaringan Jago dan Ekonomi Kejahatan

Menurut laporan Amand, hampir setiap desa di Kediri memiliki setidaknya satu jago. Mereka hidup sebagai penduduk biasa, sulit dibedakan dari orang lain, tetapi sangat ditakuti oleh masyarakat.

Seorang jago biasanya memiliki murid atau pembantu yang membantu kegiatannya. Proses menjadi jago tidak terjadi secara instan. Seorang calon jago harus melalui masa magang dan mempelajari berbagai keterampilan dari seorang guru atau kiai yang mengajarkan ngelmu, yaitu pengetahuan rahasia yang dipercaya dapat memberikan kekuatan magis.

Pelatihan ini sering diakhiri dengan masa pertapaan di hutan dan sebuah slametan, ritual makan bersama yang menandai pengakuan resmi terhadap status baru sang murid.

Baca Juga : Mas Dhito Beri hadiah Belanja Gratis Bagi 10 Kader PKK Pengabdian 30 Tahun Lebih

Setelah itu seorang jago mulai membangun jaringan kontak dengan jago lain di wilayah yang lebih luas. Hubungan ini disahkan melalui sumpah persaudaraan yang sering dilakukan dengan meminum air yang dicampur darah sebagai simbol ikatan.

Jaringan inilah yang membuat dunia jago sulit ditembus oleh aparat kolonial.

Sumber utama pendapatan para jago adalah pencurian ternak, terutama sapi. Hewan-hewan ini sangat penting bagi petani karena digunakan untuk membajak sawah. Kehilangan sapi berarti kehilangan kemampuan untuk mengolah tanah.

Ironisnya, korban utama pencurian ini justru petani kecil.

Pencurian sapi biasanya meningkat pada bulan Oktober hingga Desember, tepat sebelum pembayaran pajak tanah. Pada saat ini kepala desa sering mengalami kekurangan dana untuk menyetor pajak kepada pemerintah kolonial.

Dalam kondisi tersebut, jago dapat membantu dengan mencuri sapi dari desa lain. Hasil penjualan ternak kemudian dibagi antara jago dan kepala desa.

Sistem ini menciptakan hubungan simbiosis antara kekuasaan formal dan jaringan kriminal.

Kepala desa mendapatkan uang untuk menutup kekurangan pajak. Jago memperoleh perlindungan politik dan kebebasan beroperasi.

Peran Bupati dan Elite Lokal

Jika aparat kolonial mencoba melakukan penyelidikan, seluruh desa sering bersatu untuk melindungi jago.

Ketika pejabat pemerintah datang, kepala desa akan memerintahkan kentongan dipukul dengan pola tertentu yang memberi tanda kepada penduduk bahwa penyelidikan akan dilakukan. Dalam waktu singkat barang-barang curian dapat disembunyikan atau dipindahkan.

Jika seseorang berani melaporkan jago kepada pemerintah, konsekuensinya sangat berat. Rumah pelapor bisa dibakar, atau harta bendanya dirampas.

Dalam banyak kasus, bahkan pengadilan kolonial tidak mampu menjatuhkan hukuman karena saksi menolak memberikan kesaksian.

Di tingkat kabupaten, figur penting dalam kasus Kediri adalah Raden Adipati Aryo Ronggo Hadinegoro, Bupati Blitar antara tahun 1851 hingga 1869. Ia dikenal sebagai penguasa yang sangat berpengaruh dan memiliki hubungan luas dengan para kepala desa di wilayahnya.

Beberapa sumber kolonial mencurigai bahwa Hadinegoro mengetahui lebih banyak tentang jaringan jago daripada yang ia akui kepada pemerintah Belanda. Ia disebut memiliki ribuan ternak pribadi dan diduga memiliki hubungan dengan para pedagang yang membeli ternak curian. Ternak hasil pencurian biasanya tidak dijual di desa tempat kejadian, tetapi dipindahkan ke distrik lain melalui jaringan pedagang perantara.

Melalui para kepala desa, bupati sebenarnya memiliki akses terhadap informasi mengenai aktivitas para jago di pedesaan. Dalam banyak kasus, hubungan antara kepala desa dan jago bersifat saling menguntungkan. Kepala desa dapat menggunakan jago untuk menjaga keamanan wilayah atau menyelesaikan konflik desa, sementara para jago memperoleh perlindungan dari aparat lokal.

Situasi ini menciptakan sebuah jaringan kekuasaan informal yang beroperasi di bawah struktur administrasi kolonial. Bupati, kepala desa, dan para jago berada dalam satu lingkaran patronase yang membuat sistem tersebut sulit disentuh oleh pemerintah Belanda.

Pada tahun-tahun terakhir pemerintahannya, berbagai laporan mulai menyinggung maraknya pencurian ternak dan kekerasan desa di wilayah Blitar. Kritik terhadap pemerintahan Hadinegoro semakin keras, terutama setelah beberapa penulis dan pejabat kolonial menuduh bahwa praktik korupsi serta perlindungan terhadap jaringan kriminal telah berkembang di bawah kekuasaannya.

Tekanan ini akhirnya memaksa Hadinegoro melepaskan jabatannya pada tahun 1869. Namun jaringan jago yang telah terbentuk selama bertahun-tahun tidak serta merta hilang. Beberapa tahun kemudian, pada 1872, seorang pengusaha tembakau bernama C.A.A. Amand melaporkan kepada pemerintah kolonial bahwa pencurian ternak di pedesaan Kediri dan Blitar telah berkembang menjadi sebuah sistem yang terorganisasi.

Laporan tersebut pada dasarnya mengonfirmasi apa yang sebelumnya hanya menjadi rumor di kalangan pejabat kolonial: bahwa di balik struktur administrasi resmi, pedesaan Jawa juga diatur oleh jaringan kekuasaan informal yang melibatkan pejabat lokal, kepala desa, dan para jago.

Intervensi Kolonial

Setelah laporan Amand memicu perhatian pemerintah, residen baru Kediri bernama Bosscher melakukan operasi besar-besaran. Ia mengancam akan memecat pejabat Jawa yang tidak mampu mengendalikan situasi.

Dalam waktu singkat sekitar empat puluh dua orang ditangkap. Namun sebagian besar dari mereka adalah pedagang atau perantara, bukan jago utama. Jaringan jago sendiri tetap bertahan. Mereka hanya menunggu sampai situasi mereda.

Respons pemerintah kolonial pada akhirnya bersifat birokratis. Jumlah pejabat diperbanyak, aturan diperketat, dan laporan administratif ditingkatkan. Namun akar masalahnya tidak pernah benar-benar diselesaikan.

Kasus Kediri menunjukkan bahwa negara kolonial tidak pernah sepenuhnya menguasai kehidupan pedesaan Jawa. Di balik administrasi resmi terdapat dunia lain yang diatur oleh jaringan kekuasaan informal.

Jago bukan sekadar kriminal atau pahlawan rakyat. Ia merupakan produk dari sistem politik yang belum sepenuhnya stabil, yaitu sebuah masyarakat di mana negara belum mampu memonopoli penggunaan kekerasan.

Fenomena ini mengingatkan pada struktur mafia di Sisilia, di mana kelompok-kelompok lokal memanfaatkan kelemahan negara untuk membangun kekuasaan sendiri.

Dengan demikian, kisah jago di Kediri dan Blitar pada tahun 1870 bukan hanya cerita tentang pencurian sapi atau kriminalitas desa. Ia merupakan cermin dari proses panjang pembentukan negara di Jawa, yaitu sebuah proses yang dipenuhi ketegangan antara kekuasaan kolonial dan realitas sosial di tingkat lokal.

Di bawah bayang-bayang negara kolonial, para jago tetap bertahan. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi pengaruh mereka terus membentuk kehidupan desa selama puluhan tahun setelah peristiwa Kediri itu sendiri terlupakan.